Najwa Shihab bersama dua jenderal polisi

Usai Dilaporkan PSSI, Najwa Shihab Foto Bareng 2 Jenderal

Program Mata Najwa belakangan dilaporkan oleh pihak PSSI kepada pengadilan. Meski demikian, Najwa Shihab belakangan terlihat sedang berfoto dengan dua sosok jenderal polisi.

Najwa Shihab bersama dua jenderal polisiHal ini sendiri terlihat pada unggahan di akun instagram resmi Najwa Shihab pada hari Sabtu (6/11) kemarin. Dalam unggahannya tersebut, terlihat Najwa Shihab tersenyum manis ersama dengan dua orang jenderal polisi di belakangnya.

Kedua jenderal polisi tersebut antara lain adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan juga Wakapolda Brigjen Pol Hendro Pandowo.

“Gimana. Perlu lanjut Jilid 7? #PSSIBisaApa #SatgasAntiMafiaBola,” tulis Najwa Shihab di unggahannya tersebut.

Untuk diketahui bahwa Wakapolda Brigjen Pol Hendro Pandowo sendiri sebelumnya sempat tergabung dalam Satgas Antimafia Bola yang membuat publik sepak bola Tanah Air menjadi gempar.

Akhir wanita yang akrab disapa Nana ini sendiri seakan memberi jawaban halus atas tindakan PSSi yang melaporkan program Mata Najwa kepada pengadilan.

Sebelumnya, diketahui bahwa program Mata Najwa dilaporkan PSSI ke pengadilan oleh Ahmad Riyadh yang merupakan advokat atau penasihat hukum di luar sepak bola yang juga turut menjabat sebagai komite wasit di PSSI.

Gugatan yang dilakukan oleh Ahmad Riyadh sendiri tak lepas dari kegeramannya terhadap pengakuan Mr. Y mengenai pengaturan skor yang terjadi di Liga 1.  Dimana mr. Y sendiri mengaku telah membuat pengaturan Skor di Liga 1 sebanyak 2 kali.

Ahmad Riyadh sendiri sebelumnya meminta kepada pihak Najwa Shihab untuk membuka identitas yang sebenarnya Mr. Y. Namun, hal ini ditolak oleh Najwa Shihab dengan alasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Dalam UU RI Nomor 40 tersebut menjelaskan tentang hak wartawan dalam profesinya untuk menolak mengungkap nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasikan.

Dengan UU ini lah akhirnya semua institusi pers berhak secara penuh untuk menutup identitas narasumbernya. Namun, UU Nomor 40 tahun 1999 ini menjelaskan bahwa hak tolah ini sendiri bisa batal jika menyangkut kepentingand an keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Poin ini lah yang membuat Ahmad Riyadh kemudian yakin untuk menggugat program Mata Najwa ke pengadilan guna mengeluarkan perintah pembatalan hak tolak tersebut.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.